Ketika berkunjung ke Badilag untuk kesekian kalinya bulan Maret lalu, Markus Zimmer, pendiri dan presiden pertama dari Asosiasi Administrasi Peradilan se Dunia (International Association for Court Administration, IACA) bertanya pada saya, “inovasi apalagi yang dilakukan Badilag kali ini”.

Saya hanya senyum saja. Senang dan bangga. Bukan senang dan membanggakan diri sendiri, tapi senang dan bangga, orang sekaliber dia nampaknya sangat terkesan dengan inovasi-inovasi yang berlangsung di Badilag dan peradilan agama se Indonesia. 

Pertanyaan itu, setidaknya kesan saya, menandakan ia mengetahui bahwa Badilag dan peradilan agama se Indonesia banyak melakukan inovasi atau seakan tanpa henti berinovasi, untuk kepentingan reformasi peradilan dan pelayanan publik di Indonesia.

Kesan saya ini diperkuat oleh basa-basi terakhir yang dikatakan Markus pada saat pamit meninggalkan Badilag. “See you Wahyu, we are waiting for the next innovations”, begitu kira-kira kata Markus Zimmer, yang ketika itu mendampingi David Anderson, pemimpin program Change for Justice (C4J) di Indonesia, yang difasilitasi USAid, Amerika Serikat.

Jayapura 25 Maret 2012, bertempat di Hotel Aston Jayapura Jalan Percetakan Negara No. 50-58 Jayapura diselenggarakan “KEGIATAN KONSOLIDASI DAN ASISTENSI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE- PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2012”. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Drs. H. Abdurrahman HAR, SH.,MH (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura). Dalam acara tersebut  dihadiri oleh  Drs. H. Bahrain Lubis (Biro Perencanaan dan Organisasi MARI).

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009
NOMOR : 02/SKB/P.KY/IV/2009
TENTANG
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

A. PEMBUKAAN

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan conditio sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.
Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.
Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.
Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah ”Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Senin, 19 Maret 2012 di aula Pengadilan Agama Manokwari diadakan rapat triwulan membahas tentang realisasi pelaksanaan Program kerja Berbasis DIPA Pengadilan Agama Manokwari

Acara dipandu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag. M.H (Pansek Manokwari) selaku Moderator, Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Manokwari (Drs.H. Ahmad P,MH) Memimpin rapat triwulan I (pertama).

kesempatan pertama adalah sosialisasi pelaksanaan hasil rekonsiliasi Dipa 04 Koordinator Wilayah IV (Manokwari, Sorong dan Fak-Fak) oleh Bpk Mubarak, Berikutnya adalah sosialisasi SIMPEG yang dibawakan oleh Kaur Kepegawaian, selanjutnya mendengar laporan Kerja dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan. satu persatu dari Pelaksana Panmud Gugatan, Pelaksanaan Panmud Permohonan, Pelaksana Panmud Hukum, Wapan, Kaur Umum, Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan dan bendahara menyampaikan laporan kerja serta kendala-kendala selama masa kerja program triwulan I (pertama) tahun 2012.

Brikutnya Ketua Pengadilan Agama Manokwari (Drs. H. Ahmad P, MH), dan Wakil Ketua (Drs. Moh Mukti) menanggapi laporan dan kendala serta keluhan secara umum.

Penyerapan dan realisasi DIPA Tahun Anggaran 2012 pada triwulan I (pertama) di Pengadilan Agama Manokwari telah terealisasi sekitar 20% dari anggara yang ada.